Profil

Gerakan reformasi tahun 1998 berhasil melengserkan Soeharto dari jabatan presiden. Kemudian para reformis menghendaki segera digelarnya pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan oleh lembaga independen, bukan oleh pemerintah seperti yang dilakukan Orde Baru selama enam kali berturut-turut.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, Baharuddin Jusuf Habibie selaku Presiden Republik Indonesia melantik secara resmi anggota Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai Rudini. Inilah lembaga penyelenggara pemilu pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Lembaga ini menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999.

Anggota lembaga penyelenggara pemilu pertama ini berjumlah 53 orang, terdiri dari unsur partai politik dan unsur pemerintah. Secara konseptual, posisi LPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu cukup legitimate, karena keberadaanya diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Pasca pemilu 1999, lembaga LPU mengalami perubahan. Namanya berganti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komposisinya tidak lagi dari unsur partai politik peserta pemilu, tetapi dari unsur akademisi, praktisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Undang-undang mengamanatkan, partai politik tidak boleh terlibat sebagai salah satu unsur lembaga penyelenggara pemilu yang idependen.

Pada tahun 2001, Presiden BJ Habibie menandatangani Keppres Nomor 10 Tahun 2001. Jumlah anggota KPU hanya 11 orang. Mereka adalah Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A. (ketua); Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D,; Drs. Mulyana W. Kusumah ; Drs. Daan Dimara, M.A., Dr. Rusadi Kantaprawira ; Imam Budidarmawan Prasodjo, M.A., Ph.D. ; Drs. Anas Urbaningrum, M.A. ; Chusnul Mar’iyah, Ph.D. ; Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J. ; Dr. Hamid Awaluddin ; Dra. Valina Singka Subekti, M.Si. KPU periode 2002-2007 ini menggelar pemilu 2004, yang diikuti 24 partai politik.

Pada periode 2007-2012, jumlah anggota KPU berkurang lagi menjadi tinggal 7 orang. Mereka, adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A. (ketua); Sri Nuryanti, S.IP., M.A.; Dra. Endang Sulastri, M.Si.; I Gusti Putu Artha, S.T., M.Si.; Dra. Andi Nurpati, M.Pd.; H. Abdul Aziz, M.A.; dan Prof. Syamsul Bahri. Mereka dilantik dengan dasar Keppres Nomor 101/P/2007. Khusus Syamsul Bahri pelantikannya sempat tertunda menunggu kasus hukum yang membelit akademisi dari Universitas Brawijaya Malang ini tuntas. KPU periode ini menyelenggarakan Pemilu 2009, dengan jumlah pesertanya mencapai 44 partai politik (enam diantaranya partai politik lokal di Aceh Nangru Darussalam).

Adapun anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2003-2008, jumlah anggotanya ada 5 orang. Mereka itu adalah Dra. Fitriyah, M.A. (ketua); Dr. Ari Pradhanawati, M.S.; Slamet Sudjono, S.H., M.H.; Hasyim Asy’ari, S.H., M.H.; dan Ida Budhiati, S.H.

Sedangkan periode 2008-2013 juga sebanyak 5 orang anggota, masing-masing; Ida Budhiati, S.H., M.H. (ketua); M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.; Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum,; Drs. Andreas Pandiangan, M.Si.; dan Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.