SANGGAHAN KPUD AD HOC

0

SUDAH SAATNYAKAH KPU DAERAH DIADHOCKAN

Salah satu usulan anggota pansus DPR adalah mengusulkan agar lembaga KPU Daerah adalah bersifat adhoc hanya akan dibentuk saat adanya pelaksanaan pemilihan setelah selesai tugas dibubarkan ada beberapa alasan yang disampaikan karena pemilu dilaksankan secara serentak otomatis beban tuga kpu daerah akan mengkrucut pada watu tertentu ketika pemilihan selesai mereka harus menunggu waktu lama untuk melaksankan tugas pemilihan lagi mereka akan sering menganggur,dan kalau KPUD tidak diubah menjadi adhoc pemerintah akan mengeluarkan biaya besar untuk membayar petugas KPUD. Wacana tersebut kemungkinan besar akan diterapkan pasca pemilu 2019.

Wacana kedua komisioner komisi pemilihan umum (KPU) akan diisi dari unsur partai politik ? tentang independensi penyelenggara pemilu yang berlatar belakang partai politik ? Wakil ketua pansus DPR Yandri Susanto mengatakan, hal itu justru meminimalisasi kecurangan. Di situlah katanya kalau dari partai politik saling menjaga. Nggak mungkin di situ ada kecurangan karena akan ketahuan

Disampaikan anggota pansus pemilu, Taufiqulhadi, di kompleks parlemen senayan Jakarta, Rabu (29/3/2017). Taufiq menyebut wacana yang didapatkan setelah pansus melakukan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko itu pasti akan diterapkan demi proses demokrasi yang lebih baik, suatu ketika bila ingin pemilu berjalan sempurna, KPU harus ada wakil parpol, seperti konsep Jerman dan Meksiko. Kenapa? Karena yang tahu tentang pemilu itu adil atau tidak itu parpol,” ujarnya.

Ketua pansus Lukman Edy mengatakan akan mencoba mendorong Indonesia untuk memiliki format yang sama dengan Jerman terkait anggota KPU. Di Jerman sendiri ada 11 anggota KPU di mana satu merupakan unsur Pemerintah, dua dari Hakim, dan delapan dari partai politik.

Wacana ini dikritik oleh perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem) karena dianggap sebagai ide yang keliru dan merusak tatanan kemandirian lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu.“ide ini tentu sesuatu yang keliru dan merusak tatanan kemandirian lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilu. Pansus ruu pemilu mesti membaca dan membuka kembali, bahwa proses perubahan dan penyusunan pasal 22e ayat (5) uud negara RI 1945 yang menyebut eksplisit salah satu sifat lembaga penyelenggara pemilu adalah ‘mandiri’,” kata direktur eksekutif perludem

Titi Anggraini menilai, pansus ruu pemilu seakan tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi pada pada 4 Januari 2012 lalu terhadap uji materi undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu.

Dalam putusannya, mk menyatakan calon komisioner KPU harus bebas dari keanggotaan partai politik minimal selama lima tahun.

Bila anggota partai ikut terlibat menjadi penyelenggara, perludem menyebut terdapat potensi konflik kepentingan. Anggota KPU nantinya akan sibuk memenangkan kandidat dari parpol asalnya.

Dari beberapa kutipan keterangan diatas yang kami peroleh dari beberapa tulisan dimedia online, maka ada beberapa hal yang akan kami coba paparkan dalam penyampaian pendapat kami terkait layak dan tidaknya KPU daerah untuk di Adhockan,

Pertama tentang pentingnya pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan ditingkat daerah KPUD sebagai lembaga yang menerima ,memverifikasi secara berjenjang dari PPDP ke PPS diteruskan ke PPK dan untuk ditetapkan oleh KPU Kabupaten .secara kronologis proses pendataan data pemilih, dan dari pemilu kepemilu mampu memberikan data pemilih byname dan by adrees secara terklarifikasi secara otentik dan berjenjang, didukung dengan fakta data secara baik, bisa dibayangkan andai KPUD itu Ad hoc tentu proses pengawalan data pemilih akan menjadi sumber kerawanan  tersendiri, karena tidak ada kepastian berapa jumlah data pemilih yang akan mengikuti kontes pelaksanaan pemilihan yang akan berakibat tidak adanya kepastian jumlah pemilih yang tentunya akan sangat rawan terjadi manipulasi hasil perolehan suara ,itu semua karena KPU daerah dibentuk menjelang pelaksanaan pemilu sementara pemutakhiran daftar pemilih berklanjutan yang dilakukan oleh KPU berjalan secara simultan terus menerus terupdate setiap saat tidak mungkin bisa terealisasi tanpa keberadaan KPU daerah sebagai penunjang dukungan atas data pemilih

Selanjutnya tentang sosialisasi tahapan pemilihan bagaimana mungkin KPU mampu mensosialisasikan tahapan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan tahapan  pemilu dengan peserta pemilu dan masyarakat  daerah, tanpa didukung KPU daerah yang permanen yang lebih paham karastritik kearifan budaya local yang tentunya akan berakibat menjadi ancaman penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, jelas akan merosot tajam hingga legitimasi hasil pemilu banyak dipertanyakan

Tentang Penetapan daerah pemilihan

Penetapan daerah pemilihan (DAPIL)memang menjadi kewenangan KPU namun sebelumnya diawali dengan proses pengusulan dari peserta pemilu dan instansi terkait karena sebelum penetapan daerah pemilihan dibutuhkan dengar pendapat  dengan pserta pemilu dan berbagai stake holders terkait dan juga dibutuhkan sosialisasi pra tahapan sebelumnya yang tidak akan bisa dilakukan apabila KPU daerah itu Adhoc

Tentang Verifikasi partai politik

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Verifikasi partai politik ada pada tahapan awal pelaksanan tahapan pemilu legislative bisa dibayangkan bila terjadi keterlambatan pembentukan KPU daerah bisa dipastikan akan sangat menghambat proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual partai politik yang dilakukan oleh KPU, dengan tidak legitimasinya hasil verifikasi parpol sangat rentan atas gugatan terhadap keabsahan peserta pemilu, dikarenakan posisi KPU daerah yang menetapkan hasil verifikasi tidak kuat tidak kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Tentang proses rekrutmen anggota komisiner KPU daerah

Proses rekrutmen KPU daerah akan banyak membutuhkan waktu yang cukup lama sementara pelaksanaan tahapan terus berjalan belum lagi persoalan kebutuhan sekretariat kpu daerah dan sarana dan prasarana pendukung seperti kantor dan kebutuhan opersional kantor belum lagi trerkait pengajuan anggaran kebutuhan pemilu yang cukup dinamis dan politis.dalam pembahasanya dengan pemerintah daerah

Perselisihan hasil pemilu

Proses gugatan PHP akan memerlukan waktu yang panjang  akan sangat menyulitkan bagi lembaga KPU daerah apabila adhoc karena persiapan pra gugatan dan sampai masa putusan hasil gugatan diperlukan dukungan sekretariat KPU daerah, karena sifatnya ad hoc tentu sangat tidak bisa diharapkan peran sekretariat secara maksimal dalam memfasiltasi sarana dan prasarana pendukung data data yang dibutuhkan dalam menghadapi sidang dimahkamah konstitusi

Kelemahan lembaga Adhoc secara umum adalah kurang bisa mendapatkan legitimasi atas keputusan/penetapan yang dikeluarkanya (mengutip keterangan dari Hasyim asy’ari komisiner KPU ). Oleh karena itu, kami  mempunyai keyakinan  bahwa wacana dan argumentasi yang digulirkan oleh pansus UU pemilu 2019 adalah wacana tentang bagaimana lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional,tetap dan mandiri itu semakin diperkuat kelembagaanya secara regulasi dari berbagai kekurangan yang ada bukan dijadikan alasan untuk melemahkan  fungsi lembaga KPU secara umum

Demikian seklumit tulisan ini semoga ada manfaatnya saran dan pendapat sangat kami harapkan dari pembaca

Leave A Reply