Breaking
- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pilgub Jateng 2018
- Gerakan Coklit Serentak 2018
- Keputusan KPU Kab. Rembang No. 48/PP.01.02-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- Keputusan KPU Kab. Rembang No. 54/PP.06.2-Kpt/3317/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- SE Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Perihal Jumlah Pemilih Dalam DPT dan Sebarannya Yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020
- Pengumuman Pendaftaran Lembaga Pemantau, Survei / Jajak Pendapat dan Hitung Cepat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020
- Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Sebarannya Pada Pilbup Rembang Tahun 2020
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 50/PL.02.2-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang
- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
